Globalsatu.com, MINUT - Kasat Reskrim Polres Minut AKP Yulianus Samberi SIK saat dikonfirmasi sejumlah media mengatakan, Dana Desa (Dandes) Tahap II Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara (Minut) yang dicairkan Agustus 2021 sebesar Rp 236.780.800 diduga dikorupsi Penjabat Hukum Tua (Pj Kumtua) berinisial FPG.
"Kasus tersebut sementara dalam proses, sudah tahap 1. Pj Kumtua FPG sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian sebesar Rp 157.965.575 dan berkas perkara sudah dilimpahkan, jadi tinggal menunggu pemeriksaan berkas dari kejaksaan,” ucap Kasatres Samberi.
Dikatakan Samberi, kasus tersebut berasal dari Dandes Tahap II, Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan lewat program digitalisasi sejumlah Rp 183.166.900 dan belanja BHPR ( Tahun 2020) sejumlah Rp 46.977.136.
Pada bulan Agustus 2021 telah dilakukan pencairan tahap II yang dikelola langsung oleh Pj Kumtua FPG untuk dua kegiatan diatas tanpa melibatkan perangkat desa selaku pelaksana kegiatan anggaran.
Berdasarkan pemeriksaan, kerugian negara sebesar Rp 157.965.575 yang berasal dari pemahalan harga senilai Rp 35.612.875, belanja yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 35.615.500 dan belanja tanpa dukungan bukti senilai Rp 86.737.200.
Ditambahkan Kanit Tipikor Johan Salawoba, penetapan tersangka Pj Kumtua FPG telah dilakukan karena sudah terpenuhi 2 alat bukti, dan Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Minut, kwitansi penyerahan uang dari bendahara kepada Pj Kumtua.
“Dalam kasus ini, kami telah memeriksa 8 saksi. Pasal yang dipersangkakan: Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap Johan. (Ekin)
